Indonesia semakin dekat untuk mendirikan sovereign wealth fund pertama, SE Asia News & Top Stories

Indonesia semakin dekat untuk mendirikan sovereign wealth fund pertama, SE Asia News & Top Stories


Peraturan tentang pembentukan sovereign wealth fund (SWF) pertama Indonesia akan siap dalam dua hingga tiga minggu, dan diskusi tentang kemungkinan investasi bersama dengan SWF asing dalam proyek-proyek Indonesia telah diadakan dengan Otoritas Investasi Abu Dhabi, GIC Singapura, dan AS. Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional (DFC).

“Idenya adalah agar Indonesia menciptakan entitas bertujuan khusus yang diinvestasikan oleh Otoritas Investasi Indonesia yang akan dibentuk dan calon investor ini,” kata Septian Hario Seto, wakil menteri yang membidangi pertambangan dan investasi.

Dana pensiun lain di negara maju juga sudah menyatakan minatnya untuk bergabung, tambahnya.

Berbicara dalam webinar Jumat lalu, Seto mengatakan modal awal untuk Otoritas Investasi Indonesia akan menjadi US $ 5 miliar (S $ 6,79 miliar). Tim teknis di badan usaha milik negara dan kementerian keuangan telah menyusun peraturan pelaksana rinci, tambahnya.

Pemerintah Indonesia ingin menarik lebih banyak dana asing untuk proyek infrastrukturnya melalui SWF. Ini akan bekerja ekstra untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung ekonomi yang dilanda pandemi, yang merupakan terbesar di Asia Tenggara.

Pembentukan SWF pertama diatur dalam Undang-Undang Penciptaan Kerja yang diratifikasi oleh Parlemen pada 5 Oktober, yang disambut dengan hari-hari protes jalanan oleh kelompok-kelompok buruh. Omnibus law menyederhanakan sistem hukum dan birokrasi negara yang kompleks untuk mendorong investasi.

Sementara pemerintah mengatakan undang-undang tersebut akan meningkatkan investasi asing dan menghidupkan kembali ekonomi, para pemimpin serikat telah mengecamnya sebagai eksploitasi pekerja dan berbahaya bagi lingkungan.

Pemerintah mengajukan RUU tersebut ke Parlemen pada bulan Februari untuk dipertimbangkan, tetapi RUU tersebut disisihkan untuk ditinjau pada bulan April setelah kelompok buruh meningkatkan protes di jalan. Parlemen menghidupkan kembali tindakan musyawarah pada bulan Juli.

Kemerosotan ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah membantu dorongan pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang baru. Lebih dari 3,7 juta orang telah kehilangan pekerjaan mereka, sehingga perkiraan penghitungan total pengangguran menjadi 10,6 juta, atau hampir 8 persen dari 133 juta pekerja di negara tersebut.

Kepala eksekutif DFC Adam Boehler tiba di Jakarta Jumat lalu pada kunjungan keduanya untuk membahas kemungkinan investasi. Agensinya sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk menjajaki peluang di bidang farmasi, pertahanan dan keamanan, serta energi.

Selama kunjungan pertamanya di bulan Januari, Boehler mengatakan DFC tertarik untuk berinvestasi di zona maritim Indonesia, termasuk di pulau Natuna.

Ketika ditanya oleh The Sunday Times setelah dia bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada bulan Januari, Boehler berkata: “Kami (akan) melihat banyak investasi yang berbeda di daerah ini … ikan dan pariwisata terdengar sangat menarik.”

Ia merujuk pada zona ekonomi eksklusif Indonesia di dekat kepulauan Natuna.

Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Jakarta Foreign Correspondents Club, Pak Seto juga menyampaikan kekhawatiran bahwa omnibus law akan menghambat upaya perlindungan lingkungan, dengan mengatakan adanya kesalahpahaman dari berbagai pihak.

Misalnya, kata dia, ada dugaan proyek bisa dimulai tanpa pemiliknya mendapat penilaian lingkungan dan dampak (amdal), yang merupakan syarat untuk mendapat izin lingkungan.

Pak Seto menekankan bahwa undang-undang dengan jelas menyatakan bahwa pihak mana pun yang belum mengeluarkan amdal tidak boleh melanjutkan tahap utama proyek apa pun.

“Untuk alasan praktis, mereka dapat melanjutkan aktivitas tertentu yang tidak berdampak pada lingkungan – seperti pengadaan tanah, perekrutan staf, pembelian mesin – tetapi mereka tidak dapat mulai membangun fasilitas fisik atau memulai operasi pada proyek tanpa Amdal.”

Ia menambahkan, pemberian izin usaha berdasarkan omnibus law dilakukan dengan metodologi berbasis risiko. Pelamar dalam kategori bisnis berisiko menengah hingga tinggi – yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan – menghadapi persyaratan yang lebih ketat, bahkan jika itu adalah proyek strategis nasional.

Pak Seto berpendapat bahwa metode baru ini akan meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia, karena bisnis dalam kategori risiko rendah – sebagian besar dari total – akan mempercepat proses dalam mendapatkan izin usaha.


Dipublikasikan oleh : Keluaran Sidney

About the author