Indonesia semakin dekat untuk mendirikan sovereign wealth fund pertama, SE Asia News & Top Stories

Indonesia semakin dekat untuk mendirikan sovereign wealth fund pertama, SE Asia News & Top Stories


JAKARTA – Peraturan tentang pembentukan sovereign wealth fund (SWF) pertama Indonesia akan siap dalam dua hingga tiga minggu, dan diskusi tentang kemungkinan investasi bersama dengan SWF asing dalam proyek-proyek Indonesia telah dilakukan dengan Abu Dhabi Investment Authority, GIC Singapura dan Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional AS.

“Idenya adalah agar Indonesia membentuk entitas bertujuan khusus yang diinvestasikan oleh Otoritas Investasi Indonesia yang akan dibentuk dan calon investor ini,” kata Septian Hario Seto, wakil menteri yang membidangi pertambangan dan investasi.

Dana pensiun lain di negara maju juga sudah menyatakan minat untuk bergabung, tambahnya.

Berbicara dalam webinar pada hari Jumat (23 Oktober), Seto mengatakan modal awal untuk Otoritas Investasi Indonesia akan menjadi US $ 5 miliar (S $ 6,8 miliar). Tim teknis di kementerian perusahaan dan keuangan telah menyusun peraturan pelaksana rinci, tambahnya.

Pemerintah Indonesia ingin menarik lebih banyak dana asing untuk proyek infrastrukturnya melalui SWF. Ini akan bekerja ekstra untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung ekonomi yang dilanda pandemi, yang merupakan terbesar di Asia Tenggara.

Pembentukan SWF pertama di negara itu diatur dalam Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja yang diratifikasi oleh Parlemen pada 5 Oktober, yang disambut dengan protes jalanan buruh. Omnibus law menyederhanakan sistem hukum dan birokrasi negara yang kompleks untuk mendorong investasi.

Sementara pemerintah mengatakan undang-undang tersebut akan meningkatkan investasi asing dan menghidupkan kembali ekonomi, para pemimpin serikat telah mengecamnya sebagai eksploitasi pekerja dan berbahaya bagi lingkungan.

Pemerintah mengajukan RUU tersebut ke Parlemen pada bulan Februari untuk dipertimbangkan, tetapi RUU tersebut disisihkan untuk ditinjau pada bulan April setelah kelompok buruh meningkatkan protes di jalan. Parlemen menghidupkan kembali tindakan musyawarah pada bulan Juli.

Kemerosotan ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah membantu dorongan pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang baru.

Lebih dari 3,7 juta orang telah kehilangan pekerjaan mereka di Indonesia, sehingga perkiraan total pengangguran menjadi 10,6 juta, atau hampir 8 persen dari 133 juta pekerja di negara ini.

CEO US International Development Finance Corporation Adam Boehler tiba di Jakarta pada hari Jumat untuk kunjungan keduanya untuk membahas kemungkinan investasi. Agensinya sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk menjajaki peluang di bidang farmasi, pertahanan dan keamanan, serta energi.

Selama kunjungan pertamanya di bulan Januari, Boehler mengatakan bahwa badan tersebut tertarik untuk berinvestasi di zona maritim Indonesia, termasuk di Kepulauan Natuna.

Ketika ditanya oleh The Straits Times dalam wawancara di depan pintu setelah dia bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada bulan Januari, Boehler berkata: “Kami akan melihat banyak investasi yang berbeda di daerah ini … ikan dan pariwisata terdengar sangat menarik.” Dia merujuk pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di dekat Natuna.

Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Jakarta Foreign Correspondents Club, Pak Seto juga menanggapi kekhawatiran bahwa omnibus law akan menghambat upaya pelestarian lingkungan, dengan mengatakan adanya kesalahpahaman oleh berbagai pihak tentang undang-undang tersebut.

Misalnya, ada dugaan proyek bisa dimulai tanpa mendapat penilaian lingkungan dan dampak (Amdal), atau setara dengan izin lingkungan, katanya.

Ia menegaskan, undang-undang tersebut secara tegas dan tegas menyatakan bahwa pihak mana pun yang belum mengeluarkan amdal tidak boleh melanjutkan ke tahap utama proyek apa pun.

“Untuk alasan praktis, mereka dapat terus maju dan melakukan kegiatan tertentu yang tidak berdampak pada lingkungan seperti pengadaan tanah, rekrutmen pegawai, pembelian mesin, tetapi tidak dapat memulai pembangunan fasilitas fisik, memulai pengoperasian proyek tanpa amdal,” kata Tuan Seto.

Ia menambahkan, pemberian izin usaha berdasarkan omnibus law dilakukan dengan metodologi berbasis risiko. Pelamar dalam kategori bisnis berisiko menengah hingga tinggi – yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan – menghadapi persyaratan yang lebih ketat, bahkan jika itu adalah proyek strategis nasional.

Dia berpendapat bahwa metode baru ini akan meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia, karena bisnis dalam kategori berisiko rendah – sebagian besar dari total – akan mempercepat proses dalam mendapatkan izin usaha.


Dipublikasikan oleh : Togel Online

About the author